Pasal 29 ayat 3 uu kup. Kategori PKP Pasal 9 Ayat 4B merupakan PKP yang diperkenankan mengajukan restitusi setiap masa PPN, antara lain: PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud. Pasal 29 ayat 3 uu kup

Pasal 14 ayat (3) UU KUP : Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah 2 benar atau tidak menggambarkan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 80 TAHUN 2023. Pasal 9 ayat (2a) UU KUP mengatur tentang sanksi denda bagi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak (yang terutang pajak ); b. Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai. Ayat (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). 000 tgl 30 Juni 2009 2. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. 16 Tahun 2009. Pasal 25 UU KUP , Sesuai Perubahan UU NO 7 Tahun 2021. d. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU HPP. Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP, mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus. UU ini mengatur bagaimana hukum materiil perpajakan dijalankan dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf d dan e UU KUP, terhadap dua jenis pelanggaran terkait faktur pajak, yang dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpu. Perlu diperhatikan, dalam Pasal 41 ayat (1) UU KUP s. d UU HPP, Kamis (14/10/2021) Baca Juga:akhir bulan berikutnya, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 oleh bendahara paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Melalui UU Cipta Kerja, Pasal 17B ayat (3) UU KUP diubah. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 29 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang. Hak-hak Wajib Pajak juga diatur dalam UU KUP. Jadi, berdasarkan PMK-229/PMK. t. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara. Jika kita mengacu pada kondisi yg terjadi dgn PT. Universitas Bina Nusantara. Bunyi Pasal 29 UUD 1945. t. dan ternyata laporan disimulasikan oleh petugas pemeriksa sesuai dgn peraturan SE-29/2010 dimana. Jawaban ( C )Dasar Hukum :Pasal 30 ayat (1) UU PPSP : “ Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau. Pada Pasal 13 ayat (3c), tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan. 000 tdk dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; d. harapannya kami tidak kena kurang bayar 800. SPT tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tak disampaikan. Pasal 29 UU KUP memberikan perlindungan yang sangat penting bagi wajib pajak dalam hukum pajak Indonesia. pertanyaan, bisakah perusahaan saya menerbitkan faktur pajak tertanggal juni 2012 tapi dilaporkan di masa januari 2013. Ketentuan tersebut sebelumnya tercantum dalam Pasal 15 ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara. 3. Pengungkapan. Foto: pexels. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak dalam tata cara penghapusan sanksi administrasi. Selain itu, Pasal 44B ayat (3) UU KUP dalam UU Cipta Kerja menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam UU KUP No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan. 200. Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK. 091. Salah satu hak Wajib Pajak yang diatur dalam UU KUP adalah hak untuk mengajukan keberatan. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. 000. 6 Tahun 1983 Tentang KUP Menjadi UU. Katanya Lihat defenisi dan penjelasan pasal 14 ayat 3 UU KUP. Angka 12: Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan dengan alasan pada angka 11. 74 Tahun 2011. terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan. Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501. Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP tersebut di atas, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Pajak. 13. Pembukuan Pajak Menurut Undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. Pasal 32 ayat (3) UU KUP (P-2) berbunyi: “orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Sementara Pasal 9 ayat (9) UU PPNBM mengatur tentang jangka waktu setelah 3 bulan. 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar. Pembukuan Pajak Menurut Undang-undang. jumlah pajak terutang pasal 12 ayat (2) & (3) uu kup jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan wp jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan direktur jenderal pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat. 13 November 2009 at 12:53 pm. Bunyi Pasal 29 UUD 1945. 4. JAKARTA, DDTCNews – UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menurunkan besaran sanksi apabila keberatan serta permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Kewajiban Pembukuan : Menurut UU KUP No. Ilustrasi Makna Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama. 3: Pasal 8 ayat (5) 1,40% (satu koma empat persen) 4: Pasal 13 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2a) 1,82% (satu koma delapan dua persen) 5: Pasal 13 ayat (3b) 2,24% (dua koma dua empat persen) Imbalan Bunga. Putusan gugatan akan berakibat hukum pada keberatan yang masih dalam proses hukum dengan asumsi putusan gugatan diputus PP lebih dahulu sesuai Pasal 81 ayat (2) UUPP yakni 6 bulan sejak gugatan diterima. UU HPP. Ketiga, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Perubahan UU KUP →berlaku mulai tanggal diundangkan d. Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut perincian ayat pada Pasal 11 UU KUP yang berubah atau ditambah. UU Cipta Kerja],” bunyi penggalan salah satu pertimbangan dalam PMK 18/2021, dikutip pada Senin. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 000. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak dalam tujuan menguji kepatuhan wajib pajak : WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Pasal di atas mengatur kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra secara bilateral maupun multilateral. d. PEMBERIAN sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan. 29. Pengangsuran dan Penundaan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2019. Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan. Pada bab XIV, mengatur tentang ketentuan peralihan pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (3) UU KUP, Pasal 14 ayat (1) huruf I, sanksi keberatan, banding, dan peninjauan kembali, serta sanksi pengenaan sanksi permohonan penghentian penyidikan Pasal 44B. f. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ditambah dengan ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 14 seluruh menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 14 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. 9/PMK. 29. Originaly posted by rajabenuang: Jadi kalo kasusnya : 1. Perubahan Kelima, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang. 0. 000. Peraturan & Perundang-undangan. Pemberlakuan self assessment menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. d. self assessment system ialah sistem pemungutan yang memberikan. Dalam pelaksanaan perpajakan, pihak pajak harus memperlakukan wajib pajak dengan adil dan tidak. Course. Perubahan tersebut tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan DPR pada Kamis (7/10/2021). 5. 16 Tahun 2009, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. Dalam pasal 12 ayat (2) UU KUP disebutkan bahwa. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK. 2. Pertama, wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP. "UU KUP" yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhanbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (2a), Pasal 13 ayat (3b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 19 ayat. Pasal 13 UU KUP Sesuai Perubahan UU NO 7 Tahun 2021: Ayat (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. Selain itu, tarif bunga yang juga naik. No. 28 Tahun 2007 , UU No. 03/2013) 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKP atau STP,. Kata "benar" yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP ini, adalah mencatat sesuai dengan perhitungan yang benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Angka 29 Pasal 24 Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang. . Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut contoh penjelasan Pasal 2 UU 6/2023. PASAL 13 UU KUP. Dalam perpajakan sendiri dikenal beberapa jenis sanksi, seperti denda, bunga, kenaikan. 2. Jangka Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan. Besaran nilai denda adalah sebagai berikut: Denda senilai Rp 500. (Pasal 4) UU No. Diubah. Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal berikutnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak adalah Pasal 29 ayat 3 dari UU KUP. Berikut penjelasan pasal-pasal dalam UU KUP terkait pengenaan sanksi denda pajak dan pemberian imbalan bunga terhadap Wajib Pajak: Baca juga: Sekilas Mengenai Ketentuan Tarif Pajak Untuk CV. Baca Juga: Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Desember 2023, Ini Perinciannya. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ditambah dengan ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 14 seluruh menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 14 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. lembaga penempatan tenaga kerja swasta. UU 7/2021 tentang HPP, banyak membawa perubahan dan pembaharuan yang penting untuk kita perhatikan. 14. Pasal 8 ayat (5):. Naskah Pertama UU KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *) Perubahan Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 **) Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Pasal 15 (1) Pengeluaran Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar 1945; 2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Naskah Pertama UU KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *) Perubahan Pertama, Undang. Apabila Wajib Pajak tidak atau kurang membayar PPh Final yang terutang diterbitkan SKPKB untuk tahun yang bersangkutan ditambah sanksi berupa bunga berdasarkan. Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan penjelasannya, mengatur bahwa termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008. Lain halnya. Berdasarkan UU KUP (UU No. Pasal 32 UU KUP Sesuai Perubahan UU No 7 Tahun 2021. Kendati menghapus Pasal 27A UU KUP, terdapat pasal baru yaitu Pasal 27B UU KUP. 000. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. (Pasal 2) BAB II BAB III PAJAK PENGHASILAN (Pasal 3) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. (pasal 9 ayat (2) UU KUP No. Pasal 32 ayat (3a) UU KUP (P-2) berbunyi: “persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan”. Pasal 7 ayat 1 UU KUP menyebutkan sanksi administrasi tidak menyampaikan SPT, yaitu: 1. Kebebasan beragama serta saling menghormati antarumat beragama secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. UU KUP. Berikut perincian ayat pada Pasal 9 UU KUP yang berubah atau ditambah. 2. Di dalam Pasal 1 angka 26 UU KUP, disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. 16 Tahun 2009 Forum Ilmiah Volume 15 Nomor 3, September 2018 472 KEWENANGAN DIRJEN PAJAK DALAM MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK PERUSAHAAN DALAM PROSES LIKUIDASI BERDASARKAN. 000 tapi cukup stp pasal 14 ayat 4 2% X 4000. t. SPT Masa Mei 2009 Pokok 100. 000 dibayar 20. UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis. Pasal 29 ayat (3a) Undang-Undang KUP mengatur bahwa buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama satu bulan sejak permintaan disampaikan. KEBERATAN PAJAK (2). 2,23%. Kalau begitu, upaya hukum secara simultan tidak menjadi persoalan. Lalu pada bagian Jenis Setoran, Anda dapat memilih jenis setoran 300-STP. Yang mana dalam ayat 2 (a) wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. 28 Tahun 2007) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Syarat Pengajuan Banding (Pasal 35. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. 4. Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dariSejumlah Tarif Sanksi Administrasi Bunga Pajak Oktober 2022 Naik. 29. Berdasarkan UU KUP (UU No. Nomor42Tahun2009 Pasal1angka11 EksporBarangKenaPajakBerwujudadalahsetiapkegiatanmengeluarkanBarang KenaPajakBerwujuddaridalamDaerahPabeankeluarDaerahPabeanTambahan Pasal 8 Ayat (3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. UU HPP juga mengubah ketentuan perihal kerahasiaan informasi wajib pajak. Pasal 8 ayat 3 uu kup : “Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan. Pasal-pasal "karet" dalam UU ITE seperti Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2) dan (3), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 40 ayat (1) dan (2), serta. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menyatakan frasa "pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa" dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 03/2015 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun. Isi Pasal 25 ayat (7) UU KUP adalah : Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan. Menteri KeuanganD. Pada bagian Jenis Pajak, pilih kode 411125-PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi atau Badan. 16 Tahun 2009) Pasal 1 angka 25, yaitu "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam. Sebagai informasi, Pasal 25 ayat (9) UU KUP memuat ketentuan sanksi administrasi denda 50% terhadap keberatan wajib pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian. Terlepas dari kekhawatiran para Pemohon atas penerapan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE,. t. (2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri SPT tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tak disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (5a) UU KUP. Sanksi telat bayar pajak dalam pengenaan bunga ini terdapat pada pasal 9 ayat 2(a) dan 2 (b) UU KUP. 000. Info More info. Rabu, 29 November 2023 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 NOVEMBER 2023 - 05 DESEMBER 2023 Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Penguatan Atas Dolar AS.